[Karya Tulis] Krisis Moneter dan Ekonomi Indonesia

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat, hidayah. Serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik.

Karya tulis ini disusun guna memenuhi nilai tugas Mata Pelajaran Sejarah.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang konstruktif penulis harapkan demi kesempurnaan karya tulis ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan karya tulis ini.

Semoga amal kebaikannya mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

	Tuban, 21 November 2012 Penulis

 

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.         Latar Belakang Masalah

Krisis moneter yang melanda Indonesia pada awal bulan Juli 1997 menyebabkan beberapa hal, yakni lumpuhnya kegiatan ekonomi karena semakin banyak perusahaan yang tutup dan meningkatnya jumlah pekerja yang menganggur.

Krisis moneter ini terjadi, meskipun fundamental ekonomi Indonesia di masa lalu dipandang cukup kuat dan juga disanjung-sanjung oleh Bank Dunia. Yang dimaksud dengan fundamental ekonomi yang kuat adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, laju inflasi terkendali, tingkat pengangguran relative rendah, neraca pembayaran secara keseluruhan masih surplus meskipun defisit neraca berjalan cenderung membesar namun jumlahnua masih terkendali, cadangan devisa juga masih cukup besar. Namun dibalik ini terdapat beberapa kelemahan struktural seperti peraturan perdagangan domestik yang kaku dan berlarut-larut, monopoli impor yag menyebabkan kegiatan ekonomi tidak efisien dan kompetitif. Pada saat yang bersamaan kurangnya transparansi dan kurangnya data menimbulkan ketidak pastian sehingga masuk dana luar negeri dalam jumlah besar melalui sistim perbankan yang lemah. Sektor swasta banyak meminjam dana dari luar negeri yang sebagian besar tidak di hedge. Dengan terjadinya krisis moneter, terjadi juga krisis kepercayaan. (Bandingkan juga IMF, 1997: 1). Namun semua kelemahan ini masih mampu ditampung oleh perekonomian nasional. Yang terjadi adalah, mendadak datang badai yang sangat besar, yang tidak mampu dbendung oleh tembok penahan yang ada, yang selama bertahun-tahun telah mampu menahan berbagai terpaan gelombang yang datang mengancam.

1.2.         Rumusan Masalah

1.2.1.         Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Krisis Ekonomi dan Moneter di Indonesia?

1.2.2.         Dampak Apa saja yang disebabkan oleh krisis Ekonomi dan Moneter di Indonesia?

BAB II

ISI

2.1.  Faktor-Faktor yang menyebabkan Krisis Ekonomi dan Moneter di Indonesia

Penyebab dari krisis ini bukanlah fundamental ekonomi Indonesia yang selama ini lemah, tetapi terutama utang swasta luar negeri yang telah mencapai jumlah yang besar. Yang jebol bukanlah sektor rupiah dalam negeri, melainkan sektor luar negeri, khususnya nilai tukar dollar AS yang mengalami overshooting yang sangat jauh dari nilai nyatanya. Krisis yang berkepanjangan ini adalah krisis merosotnya nilai tukar rupiah yang sangat tajam, akibat dari sebuan yang mendadak dan secara bertubi-tubi terhadap dollar AS (spekulasi) dan jatuh temponya utang swasta luar negeri dalam jumlah besar. Krisis ini diperparah lagi dengan akumulasi dari berbagi faktor penyebab lainnya yang datangnya saling bersusulan.

Berikut adalah faktor yang menyebabkan krisis Ekonomi di Indonesia :

2.1.1.  Utang Luar Negeri Indonesia

Utang luar negeri Indonesia tidak sepenuhnya merupakan utang Negara, tetapi sebagian merupakan utang swasta yang sangat besar dan umumnya berjangka pendek yang telah menciptakan “ketidakstabilan”. Hal ini diperburuk oleh rasa percaya diri yang berlebihan, bahkan cenderung mengabaikan, dari para menteri dibidang ekonomi maupun masyarakat perbankan sendiri menghadapi besarnya serta persyaratan hutang swasta tersebut.
Pemerintah sama sekali tidak memiliki mekanisme pengawasan terhadap hutang yang dibuat oleh sektor swasta Indonesia. Setelah krisis berlangsung, barulah disadari bahwa hutang swasta tersebut benar -benar menjadi masalah yang serius. Antara tahun 1992 sampai dengan bulan Juli 1997, 85% dari penambahan hutang luar negeri Indonesia berasal dari pinjaman swasta (World Bank, 1998). Hal ini terjadi karena kreditur asing tentu bersemangat meminjamkan modalnya kepada perusahaan-perusahaan (swasta) di negara yang memiliki inflasi rendah, memiliki surplus anggaran, mempunyai tenaga kerja terdidik dalam jumlah besar, memiliki sarana dan prasarana yang memadai, dan menjalankan sistem perdagangan terbuka. 

2.1.2.  Penyimpangan Pasal 33 UUD 1945

Pengaturan perekonomian pada masa pemerintahan Orde Baru sudah jauh menyimpang dari sistem perekonomian Indonesia. Dalam pasal 33 UUD 1945 tercantum bahwa dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat ditafsirkan bukan merupakan kemakmuran orang per-orang, melainkan kemakmuran seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia berdasarkan atas asas kekeluargaan. Perekonomian berdasarkan asas demokrasi ekonomi bertujuan untuk menciptakan kemakmuran bagi semua orang. Oleh karena itu, cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Jika tidak maka akan jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa dan akan merugikan rakyat.

Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun pelaksanaannya ternyata menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 yang murni, terutama pelanggaran pasal 23 (hutang Konglomerat/private debt dijadikan beban rakyat Indonesia/public debt) dan pasal 33 UUD 1945 yang memberi kekuasaan pada pihak swasta untuk menghancur hutan dan sumber alam kita.

Penyimpangan Pasal 33 UUD 1945 Pemerintah Orde Baru mempunyai tujuan menjadikan Negara Republik Indonesia sebagai Negara industri, namun tidak mempertimbangkan kondisi riil di masyarakat. Masyarakat Indonesia merupakan sebuah masyarakat agrasis dan tingkat pendidikan yang masih rendah.

Adapun bentuk-bentuk penyimpangan UUD 1945 pada masa Orde Baru meliputi, antara lain:

1.   Terjadi pemusatan kekuasaan di tangan presiden, sehingga pemerintahan dijalankan secara otoriter

2.   Berbagai lembaga kenegaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, hanya melayani keinginan pemerintah (presiden)

3.   Pemilu dilaksanakan secara tidak demokratis, pemilu hanya menjadi sarana untuk mengukuhkan kekuasaan presiden, sehingga presiden terus menerus dipilih kembali

4. Terjadi monopol penafsiran Pancasila. Pancasila ditafsirkan sesuai keinginan pemerintah untuk membenarkan tindakan – tindakannya.

5.   Pembatasan hak hak politik rakyat, seperti hak berserikat, berkumpul, dan berpendapat.

6. Pemerintah campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman, sehingga kekuasaan kehakiman tidak merdeka

7.   Pembentukan lembaga lembaga yang tidak terdapat dalam konstitusi, yaitu Kopkamtib yang kemudian menjadi Bakorstanas

8.   Terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang luar biasa parahnya sehingga merusak segala aspek kehidupan, dan berakibat pada terjadinya krisis multidimensi

9.   Monopoli, oligopoli, dan diwarnai dengan korupsi dan kolusi.

2.1.3.  Pola Pemerintahan Sentralis

Semakin membesarnya cronycapitalism dan sistem politik yang otoriter dan sentralistik(M. Fadhil Hasan). Jika diartikan secara ekonomis teknis, krisis bisa disebut sebagai titik balik pertumbuhan ekonomi yang menjadi merosot. Dan penyebabnya jika ditinjau dari teori konjungtur, ada dua karakteristik krisis :

1).  Krisis disebabkan tidak sepadannya kenaikan konsumsi ketimbang kenaikan kapasitas produksi atau underconsumption crisis.

2). Krisis disebabkan terlampau besarnya investasi yang dipicu modal asing karena tabungan nasional sudah lebih dari habis untuk berinvestasi. Krisis seperti ini disebut overinvestment, dan ini yang terjadi di Indonesia. Begitulah beberapa penyebab krismon 98 di Indonesia, yang dampaknya masih terasa sampai sekarang.

2.2.   Dampak yang disebabkan oleh Krisis Ekonomi dan Moneter di Indonesia

Krisis moneter berdampak banyak terhadap kelangsungan ekonomi Indonesia, baik dampak negatif bahkan yang berdampak postif.

2.2.1. Dampak Negatif Krisis Ekonomi.

a.     Semakin melemahnya kurs rupiah terhadap kurs dollar Amerika tanggal 1 Agustus 1997.

b.     Pemerintah melikuidasi enam belas bank yang bermasalah.

c.     Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang di bentuk pemerintah untuk mengawasi puluhan bank bermasalah dengan mengeluarkan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (LKBI), menyebabkan manipulasi besar-besaran karena harga LKBI yang murah. Usaha yang diberikan pemerintah ini tidak memberikan hasil karena pinjaman bank bermasalah tersebut semakin membesar. Oleh karena itu, pemerintah harus menanggung utang yang sangat besar.

d.    Kepercayaan Internasional terhadap Indonesia menurun.

e.     Perusahaan milik Negara dan swasta banyak yang tidak dapat membayar utang yang akan atau bahkan telah jatuh tempo.

f.     Angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) meningkat karena banyak perusahaan yang melakukan efisiensi ataupun menghentikan kegiatan sama sekali.

g.     Persediaan barang nasional, khususnya Sembilan bahan pokok di pasaran mulai menipis pada akhir tahun 1997. Akibatnya, harga naik tak terkendali dan biaya hidup semakin tinggi.

2.2.2. Dampak Positif Krisis Ekonomi.

a.     Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya pun dapat dilihat secara konkrit

b.     Indonesia mengubah ststus dari Negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada beras).

c.     Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat.

BAB III

PENUTUP

3.1.  KESIMPULAN

Pemerintahan orde baru merupakan pemerintahan yang dipimpin oleh presiden Soeharto selama 32 tahun.Dimana presiden Soeharto bertekat akan melaksanakan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tetapi kenyataanya ini tidak terlaksana dengan baik, bahkan  banyak terjadi penyelewengan pada berbagai macam bidang yang mengakibatkan pemerintahan orde baru ini runtuh. Jatuhnya pemerintahan ini diawali dengan krisis moneter yang sangat menyengsarakan rakyat.

Dengan demikian, dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa :

1.      Faktor penyebab krisis moneter terjadi akibat jumlah utang luar negeri yang sangat besar, adanya penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33, dan juga akibat pola pemerintahan yang sentralis.

2.      Krisis moneter mengakibatkan berbagai dampak bagi kehidupan masayarakat Indonesia, baik dampak yang kebanyakan negatif tapi juga ada dampak yang positif.

3.2.   SARAN

Pemerintahan memiliki peran penting dalam menjalankan kehidupan Ekonomi. Kunci utama dalam Ekonomi yang baik adalah dengan tidak adanya KKN. Pemerintah juga harus lebih selektif dalam memberikan pinjaman terhadap Bank swasta ataupun perusahaan swasta yang mengalami kekurangan modal atau bahkan akan bangkrut, karena hal tersebut dapat menjadikan  boomerang bagi Ekonomi dalam negeri, yaitu meningkatnya utang nasional terhadap luar negeri.

Destina Desy Dianita/XII IA 5/06